SATKER MAKODAM IV/DIPONEGORO

        Semarang, Selasa 14 Maret 2023  Satker Makodam IV/Diponegoro ikut menyukseskan program pemerintah dalam mendukung kegiatan Reformasi Brokrasi dengan melaksanakan Sosialisasi Pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Reformasi dan Birokrasi pelaksanaan sosialisasi yang bertempat di Aula Denmadam IV/Diponegoro ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi (WTRB) yang baru- baru ini telah diperbaruhi dan telah disesuaikan dengan kebijakan pimpinan.            Waasrendam IV/Diponegoro Letkol Inf Slamet Raharjo, S.Sos.,MSi. sebagai narasumber menjelaskan bahwa " perubahan nama kegiatan yang semula bernama Zona Intergritas berubah menjadi Wilayah Tertib Reformasi dan Brokrasi (WTRB), perubahan ini bertujuan supaya prajurit dan ASN yang berada di satuan lebih mudah memahami dan mengimplementasikan kegiatan WTRB di lapangan guna mendukung program agenda Reformasi Birokrasi yang digaungkan oleh p...

         Semarang, Senin 7 Januari 2019 Satuan kerja Makodam IV/Diponegoro melaksanakan Program Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertempat di aula Denmadam IV Diponegoro sebagai awal dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kegiatan pencanangan Pakta Integritas dilaksanakan sebagai bentuk pernyataan atau kesanggupan kepada diri sendiri tentang komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lingkungan Satker Makodam IV/Diponegoro, komitmen ini berlaku pada seluruh anggota di lingkungan Satker Makodam IV/Diponegoro. ''Guna me...

Maklumat pelayanan   merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan  dan merupakan bentuk legalitas yang memberikan hak kepada publik pengguna layanan untuk mendapatkan akses pelayanan publik yang sesuai dengan harapan dan kebutuhannya, perlindungan atau pengayoman, waktu penyelesaian pembuatan berbagai kebutuhan administrasi, mengajukan keluhan dan melakukan pengawasan. Dalam hal ini publik harus mengetahui serta memahami isi yang tertuang dalam maklumat pelayanan sehingga publik memiliki kesempatan untuk mengajukan pengaduan apabila ada ketidaksesuaian antara yang dijanjikan dengan praktek pelaksanaannya. Maklumat pelayanan juga merupakan salah satu bukti kesungguhan pemberi layanan publik untuk menerapkan prinsip-prinsip  good governance  (transparansi, akuntabilitas, keterbukaan dan keadilan) dalam memberikan pelayanan kepada publik. Adapun kalimat Maklumat Pelayanan yang...