Pencanangan Zona Integritas di Satker Makodam IV/Diponegoro

-


 
     
Semarang, Senin 7 Januari 2019 Satuan kerja Makodam IV/Diponegoro melaksanakan Program Pencanangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertempat di aula Denmadam IV Diponegoro sebagai awal dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Kegiatan pencanangan Pakta Integritas dilaksanakan sebagai bentuk pernyataan atau kesanggupan kepada diri sendiri tentang komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam lingkungan Satker Makodam IV/Diponegoro, komitmen ini berlaku pada seluruh anggota di lingkungan Satker Makodam IV/Diponegoro.

''Guna mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, kami telah berkomitmen ikut serta mencanangkan program pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Mudah-mudahan bisa berlangsung secara proporsional, akuntabel, dan transparan. Melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,'' papar Komandan Denmadam (Dandenmadam) IV/Diponegoro, Kolonel Inf Angkat Purbadi, saat sambutan pada Pencanangan ZI WBK dan WBBM, di aula Denmadam IV/Diponegoro, Senin (7/1).

"Program tersebut telah sesuai Perpres No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Setidaknya, sebut dia, ada tiga sasaran utama yang menjadi targetnya. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta  peningkatan pelayanan publik kami berharap adanya saran, masukan, dan dukungan dari semua pihak. Semoga pencanangan ZI di Denmadam IV/Diponegoro dapat berhasil sesuai yang diharapkan",   

Hadir dalam kegiatan ini, seluruh pejabat Kodam IV/Diponegoro, Kapolsek Banyumanik, perwakilan Rektor Universitas Ngudi Waluyo, Kepala BRI Cabang Pembantu Watugong, serta tamu undangan lainnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II, Jumiarsih, menyatakan, ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan serupa yang telah dilakukan Pangdam IV/Diponegoro pada 19 November 2018.

''Kami percaya bahwa semangat budaya integritas telah dibangun sebelumnya oleh pimpinan TNI AD dan jajarannya. Pelaksanaan ZI merupakan bagian lanjutan, agar segala sesuatunya dapat lebih tertata dan masif. Menyangkut dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TNI AD,'' terang dia.

Berikut dokumentasi kegiatan pencanan Pakta Integritas di lingkungan Satker Makodam IV/Diponegoro :







 






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) DAN INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP) SATKER MAKODAM IV/DIPONEGORO SEMESTER II TAHUN 2024

-
Gambar
  Fokus pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birpkrasi (WTRB) tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap enam area perubahan dan komponen hasil melalui survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) yang dilakukan terhadap penguna layanan. Satker Makodam IV/Diponegoro meminta pendapat responden mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan. Responden diminta memberikan skala 1 – 5 pada setiap pernyataan, di mana semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan, sedangkan apabila responden banyak memberikan angka kecil berarti pelayanan semakin buruk. Satker Makodam IV/Diponegoro telah melakukan survei  Indeks Persepsi Anti Korupsi  dan  Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan  ...
Baca selengkapnya

SURVEI INTERNAL DAN EKSTERNAL DI LINGKUNGAN SATKER MAKODAM IV/DIPONEGORO

-
Gambar
SURVEI INTERNAL DAN EKSTERNAL DI LINGKUNGAN  SATKER MAKODAM  IV/DIPONEGORO DALAM RANGKA  PEMBANGUNAN WILAYAH TERTIB REFORMASI  BIROKRASI (WTRB) TAHUN 2024 Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani publik secara cepat, tepat, dan profesional. Program reformasi birokrasi yang kongret dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh publik. Perwujudan reformasi birokrasi salah satunya adalah pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi (WTRB). Guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Satker Makodam IV/Diponegoro, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Berpedoman pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/1088/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Survei internal dan eksternal di lingkungan TNI AD, telah dilaksanakan survei kepuasan publik Semester I Ta...
Baca selengkapnya

RAPAT PEMBANGUNAN WTRB SATKER MAKODAM IV/DIPONEGORO

-
Gambar
  Dalam rangka melanjutkan pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi (WTRB), Satker Makodam IV/Diponegoro mengelar rapat tim kerja pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi bertempat di Aula Denmadam IV/Diponegoro, Kota Semarang. Senin (22/07/2024) Wakil Komandan Detasemen Markas Letnan Kolonel Kav Suprapto, S.Ag selaku ketua tim Pembangunan WTRB Satker Makodam IV/Diponegoro mengatakan bahwa kegiatan rapat ini dilaksanakan guna mengevaluasi terhadap pembangunan WTRB menuju WBK/WBBM di lingkungan Satker Makodam IV/Diponegoro. Guna diketahui, pembangunan WTRB adalah untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan WTRB ini meliputi enam area perubahan yaitu Perubahan budaya kerja, Mekanisme kerja Satuan, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas Satuan, Penguatan pengawasan, dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Program pemerintah ini menargetkan tercapainya tiga s...
Baca selengkapnya