UPAYA PENGENDALIAN GRATIFIKASI SATKER MAKODAM IV/DIPONEGORO

-



Pengendalian gratifikasi adalah sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel. Sistem ini merupakan bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Satker Makodam IV/Dip menerapkan beberapa langkah untuk mencegah gratifikasi, antara lain dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai gratifikasi, menghindari konflik kepentingan, menolak gratifikasi, menerapkan sanksi yang tegas dan efektif bagi pelaku gratifikasi.


Pengendalian gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi. Manfaat pengendalian gratifikasi bagi individu diantaranya membentuk pegawai yang berintegritas, meningkatkan kesadaran pegawai untuk menolak gratifikasi. Manfaat bagi instansi  membentuk citra positif dan kredibilitas instansi, mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang kondusif dalam pencegahan korupsi. Manfaat bagi publik memperoleh layanan dengan baik tanpa memberikan gratifikasi maupun uang pelicin, suap dan pemerasan.






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK) DAN INDEKS PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (IPKP) SATKER MAKODAM IV/DIPONEGORO SEMESTER II TAHUN 2024

-
Gambar
  Fokus pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birpkrasi (WTRB) tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap enam area perubahan dan komponen hasil melalui survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) yang dilakukan terhadap penguna layanan. Satker Makodam IV/Diponegoro meminta pendapat responden mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan. Responden diminta memberikan skala 1 – 5 pada setiap pernyataan, di mana semakin besar angka yang diberikan menandakan bahwa responden semakin puas dengan layanan yang diberikan, sedangkan apabila responden banyak memberikan angka kecil berarti pelayanan semakin buruk. Satker Makodam IV/Diponegoro telah melakukan survei  Indeks Persepsi Anti Korupsi  dan  Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan  ...
Baca selengkapnya

SURVEI INTERNAL DAN EKSTERNAL DI LINGKUNGAN SATKER MAKODAM IV/DIPONEGORO

-
Gambar
SURVEI INTERNAL DAN EKSTERNAL DI LINGKUNGAN  SATKER MAKODAM  IV/DIPONEGORO DALAM RANGKA  PEMBANGUNAN WILAYAH TERTIB REFORMASI  BIROKRASI (WTRB) TAHUN 2024 Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani publik secara cepat, tepat, dan profesional. Program reformasi birokrasi yang kongret dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh publik. Perwujudan reformasi birokrasi salah satunya adalah pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi (WTRB). Guna mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Satker Makodam IV/Diponegoro, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Berpedoman pada Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/1088/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 tentang Survei internal dan eksternal di lingkungan TNI AD, telah dilaksanakan survei kepuasan publik Semester I Ta...
Baca selengkapnya

RAPAT PEMBANGUNAN WTRB SATKER MAKODAM IV/DIPONEGORO

-
Gambar
  Dalam rangka melanjutkan pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi (WTRB), Satker Makodam IV/Diponegoro mengelar rapat tim kerja pembangunan Wilayah Tertib Reformasi Birokrasi bertempat di Aula Denmadam IV/Diponegoro, Kota Semarang. Senin (22/07/2024) Wakil Komandan Detasemen Markas Letnan Kolonel Kav Suprapto, S.Ag selaku ketua tim Pembangunan WTRB Satker Makodam IV/Diponegoro mengatakan bahwa kegiatan rapat ini dilaksanakan guna mengevaluasi terhadap pembangunan WTRB menuju WBK/WBBM di lingkungan Satker Makodam IV/Diponegoro. Guna diketahui, pembangunan WTRB adalah untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan WTRB ini meliputi enam area perubahan yaitu Perubahan budaya kerja, Mekanisme kerja Satuan, Penataan sistem manajemen SDM, Penguatan akuntabilitas Satuan, Penguatan pengawasan, dan Peningkatan kualitas pelayanan publik. Program pemerintah ini menargetkan tercapainya tiga s...
Baca selengkapnya